Berapa Biaya Pindah Ibu Kota Negara?

Bingkaiberita.com – Ibu Kota Negara Indonesia akan di pindahkan ke Kalimantan Timur dengan anggaran yang tidak sedikit tentunya, biaya pindah ibu kota sendiri dibiayai oleh pihak swasta, BUMN dan hanya dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak 19% dari totalnya.

Biaya Pindah Ibu Kota Negara diestimasi mencapai Rp 466 Trilyun. Jumlah yang tidak sedikit untuk memindahkan ibukota negara Indonesia. Biaya yang tidak sedikit tersebut nantinya akan direalisasikan untuk pembangunan gedung yang berkaitan dengan Kenegaraaan baik itu istana negara gedung legislatif, yudikatif, eksekutif dan beberapa bangunan untuk rumah dinas ASN, TNI POLRI beserta gedungnya.

Selain itu juga akan dibangun beberapa fasilitas penunjang dan sarana pendidikan, gedung sekolah perguruan tinggi, sarana kesehatan, dan lembaga pemasyarakatan selain itu juga  akan membangun sarana dan parasarana jalan, telekomunikasi, drainase, pengelolaan limbang dan biaya pengadaan lahan tentunya.

Pemindahan Ibu Kota Kemana?

Nah, dalam hal ini ada dua kabupaten yang menjadi rujukan ibu kota akan segera pindah, Diantaranya adalah Kabupaten Kutai kertanegara dan penajam paser utara. Dan desas-desus yang terjadi saat presiden mengumumkan wacana tersebut harga tanah di kalimantan timur akan naik.

Kita tunggu saja informasi selanjutnya terkait dengan dua kabupaten yang akan menjadi sasaran pindahnya ibu kota baru Indonesia. Apakah nantinya dua kabupaten tersebut akan benar mendapatkan gelar DKI ataupun  ada nama baru untuk Ibu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.

Nah, apa alasan jokowi terhadap pindahnya Ibu kota keluar Jawa?

Alasan Ibu Kota Pindah Ke Luar Pulau Jawa

Ibukota harus pindah keluar pulau jawa karena memang ada beberapa alasan mengapa pulau jawa tak lagi menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia. Dan berikut alasannya:

1. Pertama, Pulau Jawa ini memiliki jumlah penduduk yang sangat padat dan semua penduduk terkosentrasi di Pulau Jawa.

2. Ekonomi terpusat di Pulau Jawa sehingga 58,6 persen pertumbuhan ekonomi ada di pulau jawa sehingga pulau-pulau yang lain, selain pulau jawa sangat jauh tertinggal.

3. Ketersediaan Air bersih di Pulau Jawa yang mengurang, sehingga daerah-daerah pulau jawa memang diyakini sudah tidak layak lagi untuk dibangun pusat pemerintahan Indonesia.

4. Pembangunan di pulau jawa mendominasi, dan lahan-lahan persawahan-perkebunan mulai berkurang karenanya banyaknya penduduk yang tinggal di pulau jawa, dengan langkah inilah presiden akan meratakan pembangunan di kalimantan.

Pindahnya ibu kota ke kalimantan bukan salah dari pemerintah provinsi DKI Jakarta, melainkan beban DKI Jakarta yang sudah semakin komplek dihadapi mulai dari kemacetan lalu lintas, polusi udara, ketersediaan air yang lambat laun berkurang dan kepadatan penduduk yang semakin meningkat.

Dan ini salah satu hal yang menjadi faktor pemilihan ibu kota baru pindah ke kalimantan sebagaimana twittan dari kementerian PUPR sebagai berikut ini:

Harga Tanah di Tempat Pindah Ibu kota Baru Bakalan Naik?

Tak tanggung-tanggung harga tanah di Kalimantan Timur desas-desusnya langsung mencapai double digit dan pemerintah akan membasmi spkulan yang ingin meraup keuntungan tinggi dari rencana pindahnya ibu kota negara. Tidak hanya pindahnya ibu kota saja yang  akan dibangun melainkan beberapa penunjang fasilitas dan para pemilik tanah pastinya akan menjual harga tanah dengan berkali-kali lipat.

Seperti halnya, tanah yang berdekatan  dengan lokasi yang akan dibangun bandara, ataupun tanah yang berdekatan dengan lokasi dibangunnya perguruan tinggi dan beberapa tanah lainnya yang notabene memang biaya tanah diperkotaan harganya sampai dengan puluhan juta per meternya. Sangat berbeda 100 drajad jika anda mencari tanah yang berada di desa yang harganya paling ratusan ribu rupiah permeternya.

Apakah PNS Bakalan Pindah Ke Ibu kota Baru?

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Jakarta pusat tepatnya ibu kota harus pindah ke ibu kota baru Indonesia, apabila enggan untuk pindah dapat mengajukan pensiun dini dengan syarat yang berlaku pada ketentuan dan perihal PNS seperti minimal bekerja sudah 20 tahun dan lain sebagainya. Adapun jumlah PNS yang ada di Ibukota saat ini mencapi 200 ribu orang.

Apabila mereka pindah, maka para asn akan membawa keluarganya yang mencapai 800 ribuan orang yang turut pindah ke ibu kota yang baru. Sehingga pemerintah juga turut mengusung pendanaan untuk para ASN yang juga akan pindah ke Kalimantan. Nah, bagi yang tidak ingin ikut pindah mereka harus mengajukan pensiun dini dengan persyaratan sebagai berikut:

Syarat Pensiun Dini ASN Bagi yang Tidak Mau Ikut Pindah Ke Ibu kota Baru

Pensiun dini memiliki batasan usia dan batasan minimal kerja, Bagi yang hendak mengajukan pensiun dini mereka harus berumur minimal 50 tahun dan juga memiliki masa kerja minimal 20 tahun. Pensiun dini sendiri ada dua hal yaitu pensiun dini atas perimntaan sendiri atau sebagai akibat kebijakan pemerintah dalam perampingan organisasi.  dalam hal ini persyaratan tersebut harus dipenuhi bagi yang tidak dapat ikut pindah ke ibu kota baru Indonesia.

Pemindahan ibu kota negara Indonesia ini secara resmi disampaikan oleh Presiden Saat Sidang bersama DPD dan DPR dan Biaya Pindah Ibu Kota tidak akan menggunakan Dana APBN secara besar-besaran. Dan itulah beberapa hal terkait dengan pindahnya ibu kota baru Indonesia ke tanah kalimantan. Dengan biaya pindah Ibu kota yang tidak sedikit,  presiden mewacanakan akan menggunakan dana APBN yang sedikit dan rencananya pada tahun 2029 seluruh pemindahan ibu kota baru telah selesai dilaksanakan.