Inilah Rapat Paripurna, Pengesahan Dana APBN 2018 Oleh DPR
Bingkaiberita.com – Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018 disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang tanpa adanya interupsi secara langsung pada rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua DPT, Taufik Kurniawan. APBN sudah disahkan oleh seluruh Fraksi, dan telah melalui tahapan dalam skorsing serta lobinya.
Beberapa fraksi turut menyumbangkan suara dan diberikan kewenangan untuk pengambilan keputusan secara langsung sehingga diperoleh satu suara terkait point-point yang mendasar sehingga beberapa catatan akan dijadikan sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari APBN. Point pertama yaitu DPR RI telah setuju terkait dengan RUU APBN tahun 2016 menjadi Undang-Undang.
” APBN 2018 yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowidodo mendatang merupakan salah satu bagian yang utuh dari catatan beberapa fraksi yang ikut andil dan terlibat dalam mengabil kebijakan kedepannya, ” Ujar Taufi sebagai wakil DPR RI dalam memimpin Rapat di Senayan, Jakarta, Jum’at (30/10/2015).
Terkait dengan APBN perubahan 2018 akan dilakukan oleh Komisi-Komisi terkait dengan penyertaan modal negara atau PMN yang akan melalui tahap visi, misi hal itu sudah didukung oleh mayoritas anggota DPR yang sudah setuju pada rapat paripuran dalam anggara pendapatan belanja negara (APBN 2018). Dana inilah yang akan digunakan pemerintah joko widodo untuk menjalankan semua program-programnya yang telah direncanakan sebelumnya sehingga semua program dapat berjalan dengan baik.
Pada 2016 ini penerimaan pendapatan negara mencapai Rp1,822 trilyun sedangankan untuk belanja negara bagi pemerintah pusat beserta dengan daerah mencapai Rp.2.095 triliun dan hal ini tidak terlepas dari kinerja dan hubungan profesionalitas antara pemerintah dengan DPR seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Bambang Bodjonegoro.
Dengan disetujuinya DANA APBN 2018 dengan tepat waktu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menghimbau untuk segera melaksanakan semua program pemerintah, agar hasil yang dicapai dapat maksimal, Wapres Jusuf Kalla memang mengakui bahwa RAPBN 2018 dibahas secara terlambat bulan oktober, jika dahulu pembahasannya pada bulan April namun saat ini oktober.
Anggaran PMN yang akan dimandaatkan sebagai salah satu sumber dana pembangunan infrastruktur dan penguatan sekotr industri dan pangan agar diteliti lebih mendalam oleh DPR, namun hal itu harus masih dikaji dan diteliti secara mendalam. Semoga dengan APBN 2016 yang sudah disetuji program-program pemerintah segera teralisasikan sehingga dapat dinikmati oleh rakyatnya termasuk dengan pembangunan infrastruktur transportasi baik darat maupun jalur laut yang berada di lintas pulau jawa, sumatera, kalimantan, sulawesi dan papua. Sementara itu program pemerintah lainnya terkait dengan Transportasi juga pada sektor industri dan pangan dan beberapa program pemerintah lainnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari golongan menengah sampai dengan golongan bawah.
