Penerimaan CPNS Papua Masih Gunakan Sistem Test Offline yang Direstui Oleh Presiden.
Bingkaiberita.com –Pemerintah papua meminta penerimaan CPNS dilakukan dengan sistem Offline. Gubernur dan kepala daerah kabupaten meminta langsung kepada presiden di Istana Bogor terkait dengan penerimaan CPNS. Presiden memberikan apresiasi positif kepada para kepala daerah.
Presiden setuju dengan usulan para kepala daerah terkait dengan sistem test offline, karena memang papua sebagai daerah Khusus yang harus dikhususkan untuk diberlakukan test cpns secara offline. Permintaan itu sebagai alasan bahwa papua masih belum memadai jaringan internet di wilayah Kabupaten khususnya. Sehingga para kepala daerah meminta agar sistem test dilakukan secara offline.
Namun, hal itu tidak dapat dipungkiri kembali semua sistem online harus direncanakan dengan matang mulai dari infrastuktur komputer yang akan digunakan dan jaringan yang memadai. Namun, bagi daerah yang sudah memiliki jaringan seperti Raja Ampat, Sorong dan Papua Barat yang lain tidak ikut-ikutan untuk melakukan test dengan sistem offline karena memang jaringan internet yang ada sudah memadai dengan adanya jaringan 4G dari telkomsel.
Nah, pemerintah dalam hal ini juga harus membangun infrastrukturnya agar benar-benar layak untuk digunakan sebagai sistem ujian test online sehingga tidak ada lagi pegawai negeri sipil atau Aparatur Sipil Negara yang lolos seleksi karena titipan dari Bupati/DPR ataupun dengan cara koneksi orang dalam.
Sehingga Korupi Kolusi Nepotisme tidak terjadi di papua, ketika pemerintah memberlakukan sistem online dalam pelaksanaan ujiannya. Untuk beberapa daeerah yang memang belum dialiri jaringan internet memadai memang sulit untuk diterapkan sistem CAT/ sistem online karena memang semua hasil dari seleksi CPNS dilakukan dengan menggunakan Jaringan Internet.
Presiden memaklumi dengan pemerintah daerah Papua yang masih menggunakan sistem offline dalam penerimaan CPNS karena memang sebagian wilayahnya masih belum terpenuhi infrastrukturnya dan memberikan kekhususan dalam pelaksanaan penerimaan CPNS.
